Konflik Sosial Rentan Terjadi di Pilkada Majalengka
MAJALENGKA – Konflik sosial rentan terjadi di Pilkada Majalengka. Perselisihan di masyarakat rentan muncul di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Majalengka. Dengan hanya ada dua pasangan calon (Paslon) Pilkada Majalengka diperkirakan akan menghadapi tantangan besar, dan memiliki potensi kerawanan sosial di masyarakat.
Dengan hanya ada dua paslon, yakni Karna Sobahi-Koko Suyoko dan Eman Suherman-Dena M. Ramdhan, situasi politik di Kabupaten Majalengka bisa menjadi lebih rentan terhadap munculnya konflik sosial.
Akademi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, mengatakan, Pilkada dengan dua paslon memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi karena persaingan cenderung lebih tajam, serta bisa menciptakan polarisasi yang berisiko memecah belah masyarakat.
Menurut panelis pada Cawapres Pemilu 2024 ini, ketegangan tidak hanya akan terjadi ditataran elit politik, tetapi juga meluas hingga ke bawah atau akar rumput. Hal itu bisa terdi bila tidak ada upaya preventif oleh pihak-pihak yang teribat.
“Maka diperlukan upaya dari semua pihak yang terlibat untuk menghindari munculnya gesekan, baik di elit parpol pengusung,relawan pemerintah polisi dan KPU,begitu juga Bawaslu. Semua harus berperan aktif memberikan edukasi pada masyarakat melalui adu gagasan, bukan adu hoaks,”ujar Fauzan.
Lebih jauh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung ini mengatakan, bahwa para elit politik pengusung paslon, relawan atau pendukung mememiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif. Kondusifitas daerah sangat memerlukan peran aktif dari partai pengusung maupun relawan, dalam menjaga stabilitas sosial selama Pilkada.
IKLAN
Maka dari itu lanjutnya mereka diharapkan dapat mengedukasi masyarakat melalui penyampaian gagasan yang konstruktif. Hindarkan hal-hal yang dapat memicu terjadinya inkondusifitas seperti menyebarkan informasi menyesatkan yang dapat memecah belah.
Fauzan mengingatkan, bahwa adanya berpihakan birokrasi, pemda, penyelenggara, dan pengawas atau tidak netral dapat memicu terjadinya konflik. “Bila ada ada birokrat yang menunjukkan keberpihakan, hal itu bisa memancing perlawanan dari pihak lain. Lalu, penggunaan aparatur negara secara tidak netral dapat memperburuk situasi dan memicu resistensi dari pihak lawan, yang pada akhirnya dapat memperbesar potensi konflik,” tegas guru besar ilmu politik ini. (CM-03)
