LPM Majalengka Kulon Kembangkan Program Tata Kelola Sampah

MAJALENGKA – LPM Majalengka Kulon kembangkan program tata kelola sampah. Pengelolaan sampah masih jauh dari yang diharapkan,sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Baik,dari segi kegiatan pengurangan sampah yang meliputi konsep 3R (Reduce-Reuse-Recyle) maupun dari sisi kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

“Beruntung saat ini di Kelurahan Majalengka Majalengka Kulon telah tersedia TPS 3R hibah dari Pemerintah Pusat kepada LKM Damar,”kata Ketua LPM Kelurahan Majalengka Kulon, Nandang Darana, Senin (1/1/2024).

Optimalkan TPS 3 R

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi TPS 3R tersebut kata Nandang, LPM Kelurahan Majalengka Kulon bersama LKM Damar mencanangkan sebuah program,yakni “Eksplorasi Ekosistem Tata Kelola Sampah Rumah Tangga”. Program ini dijalankan dalam lingkup Kelurahan Majalengka Kulon sebagai pilot project.

Pada tahap awal jelasnya, program tersebut hendak dijalankan melalui dua kegiatan. Pertama, melakukan sosialisasi dan komunikasi yang intensif dengan warga Kelurahan Majalengka terkait pengelolaan sampah rumah tangga dengan konsep 3R.

Kedua, melakukan eksplorasi pemanfaatan sampah yang tersisa di TPS 3R, baik sampah organik maupun sampah anorganik.

Pengelolaan sampah organik yang sudah dilakukan adalah dengan menyelenggaraan budidaya magot dan pembuatan pupuk organik. Bekas media magot dan pupuk organik yang dihasilkan, diaplikasikan sebagai media tanam cengek dan tomat dalam polybag.

“Saat ini LPM Majalengka Kulon tengah menjajagi kemungkinan budidaya jamur dengan menggunakan media sampah organik. Harapannya, kegiatan ini diharapkan jadi embrio alternatif usaha,”jelasnya.

Sayangnya, ungkapnya, pengelolaan sampah anorganik tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal karena terkendala pembiayaan dan peralatan.

Padahal, jika masalah ini bisa teratasi lanjutnya banyak nilai tambah eknomis yang bisa dihasilkan. Dalam hal ini LPM Majalengka Kulon membutuhkan adanya dukungan dari Pemkab Majalengka dan funding. “Setidaknya, Pemkab Majalengka dapat menempatkan pekerja yang digaji oleh negara, sehingga dapat menghemat biaya operasional,”tuturnya. (CM-03)