Warga Kompleks Giri Asih Majalengka Keberatan Pembangunan Dapur MBG
CakrawalaMedia,MAJALENGKA – Warga Kompleks Giri Asih Majalengka keberatan pembangunan dapur MBG. Penolakan warga terhadap keberadaan dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Majalengka. Kali ini keberatan datang dari warga di Kompleks Perumahan Giri Asih, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka.
Warga khawatir aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih dalam proses pembangunan tersebut mengganggu kenyamanan lingkungan berupa kebisingan serta limbah operasional. Mereka meminta pemerintah dan Satuan tugas (Satgas) Program MBG Kabupaten Majalengka meninjau pembangunan dapur program program MBG yang berada di tengah pemukiman warga itu.
Menurut seorang warga, masyarakat sekitar sangat keberatan terhadap keberadaan dapur tersebut, Namun ternyata pembangunan terus dilakukan. “Sejak awal warga sudah keberatan, namun pembangunannya jalan terus, tentu ini membuat resah warga,”ujar seorang warga setempat,” Kamis (20/11/2025).
Warga juga merasa khawatir ke depan suara bising dari aktivitas dapur yang beroperasi pada malam hari, selain itu juga masalah limbah dan sampah.
Menanggapi keberatan warga Perumahan Komplek Giri Asih. Camat Majalengka, Aay kandar Nurdiansyah mengatakan, permasalahan yang muncul sudah dirembugkan dengan warga dan kelurahan.”
Masalahnya sudah dirembugkan dengan warga dan kelurahan,nanti dikomonikasikan dengan yayasan terkait kekwatiran warga berkaitan dengan limbah,kebisingan dan lainnya,”jelasnya.
Sedangkan Ketua Satgas Program MBG Kabupaten Majalengka, Aeron Randi menyebutkan, pihaknya akan menelusuri fakta sekaligus mencari solusi dari permasalahannya. “Nanti ditelusuri bagaimana fakta sekaligus solusinya,”katanya.
Sebelumnya keberatan dapur Program MBG yang berlokasi di tengah pemukiman warga dilakukan warga Desa Nagarakembang, Kecamatan Cingambul. Warga mendatangi Gedung DPRD Majalengka untuk menyampaikan keberatan terkait lokasi dapur MBG yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Senin (17/11/2025) tersebut, warga mengungkapkan keberatan serta kekwatiran atas potensi pencemaran lingkungan, kebisingan serta resiko lainnya. (C-01)
