Belum Beroperasi Optimal, Bandara Kertajati Masih Merugi

CakrawalaMedia – Belum beroperasi optimal, Bandara Kertajati masih merugi. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati belum beroperasi optimal sehingga masih merugi sejak resmi beroperasi pada 24 Mei 2018. Untuk menanggung beban biaya operasional BIJB, Pemprov Jawa Barat harus menutupi pembiayaan hingga Rp60 miliar.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di hadapan Bupati, DPRD dan Forkopimda saat memberikan sambutan pada Hari Jadi Kabupaten Majalengka ke 535, Sabtu, 7 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti kondisi BIJB Kertajati yang dinilai belum berjalan optimal. Bahkan Dedy Mulyadi mengibaratkan Bandara Kertajati seperti “peuteuy selong”.

“Majalengka ke sananya sudah ada bandara. Padahal sekarang udah berubah jadi peuteuy selong. Kenapa jadi peuteuy selong (Bandara Kertajati sepi)? Kan nggak ada pesawatnya, nggak maju-maju,” ujarnya.

Dampak dari belum optimalnya Bandara Kertajati, lanjutnya Pemprov Jabar harus menanggung biaya operasional bandara sebesar Rp 60 miliar per tahun. Hal itu kata  tentu menjadi beban yang perlu dicarikan solusinya. Dedi Mulyadi mengakui, tiga bulan menjabat sebagai Gubernur Jabar belum bisa mengambil langkah cepat  untuk menyelesaikan persoalan Bandara Kertajati.

Menurut informasi yang dihimpun, ada beberapa faktor yang menyebabkan Bandara Kertajati masih merugi diantaranya, minimnya penerbangan baik keberangkatan atau kedatangan. Jumlah itu tentu sangat minim dengan kapasitas bandara internasional.

Lokasi bandara dinilai kurang strategis, karena terlalu jauh dari Bandung maupun Jakarta. Menyikapi hal itu Pemprov Jawa Barat telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, dinataranya dengan menyiapkan angkutan gratis bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui BIJB Kertajati.

Sekilas Tentang Bandara Kertajati

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati tak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Majalengka tetapi juga Jawa Barat. Namun sejak resmi beroperasi pada 24 Mei 2018, Bandara BIJB belum beroperasi secara optimal sehingga dilaporkan masih merugi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut Pemprov Jawa Barat harus menutupi hingga Rp60 miliar per tahun untuk menutupi biaya operasional BIJB Kertajati.

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati atau West Java International Airport yang dibangun untuk melayani rute penerbangan internasional mulai direncanakan pada era Pemerintahah Presiden Megawati Soekarno Putri, dan Kabupaten Majalengka masih dipimpin oleh Bupati Majalengka, Hj. Tuty Hayati Anwar (alm). Studi kelayakan bandara sudah dilakukan sejak 2003, dan izin penetapan lokasinya dilakukan sejak 2005.

Pembangunan bandara pada awalnya sepenuhnya akan didanai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun dalam perjalananya APBD Provinsi Jawa Barat tidak sanggup untuk menuntaskan pembangunannya. Sampai 2011 Pemprov Jawa Barat tidak bisa menyelesaikan pembangunan bandar udara terbesar kedua di Indonesia berdasarkan luas setelah Bandara Soekarno-Hatta tersebut.

Kemudian dilakukan peninjauan ulang, hasilnya diputuskan bahwa pembangunan BIJB membutuhkan bantuan Pemerintah Pusat. Setelah pembangunannya sempat terbengkalai selama bertahun-tahun,baru pada tahun 2014, pembangunan dilanjutkan kembali, dimulai dengan pengerjaan pembersihan lahan dan pondasi. Pembangunan bandara juga dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN).

Selanjutnya pada 2015 bandara dilanjutkan hingga 2017, penyelesaian pembangunan menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan. Dan pada 24 Mei 2018, BIJB Kertajati resmi dioperasikan, ditandai dengan mendaratnya Pesawat Kepresidenan Indonesia. (C-01)