Majalengka Langkung Sae, Antara Harapan dan Tantangan

MAJALENGKA – Majalengka Langkung Sae, antara harapan dan tantangan. Kepemimpinan baru selalu membawa harapan baru bagi masyarakat. Bupati terpilih diharapkan mampu memberikan perubahan nyata dan membuktikan bahwa kepemimpinannya lebih baik dari pendahulunya.

Sekretaris Majalengka Transparansi (MATA) Nandang Darana mengatakan, sejatinya bupati terpilih memulai masa jabatannya dengan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan capaian dari pemerintahan sebelumnya. Misalnya dengan melakukan identifikasi apa yang sudah berjalan baik untuk diteruskan dan ditingkatkan, serta temukan celah yang memerlukan perbaikan.

Pendekatan ini akan menunjukkan komitmen terhadap kesinambungan dan peningkatan kualitas pemerintahan. Di sisi lain, euphoria kemenangan dalam perhelatan Pilkada kerap dibuntuti praktik politik balas budi terhadap kalangan pendukung.

Dalam batas tertentu, boleh jadi praktik ini dapat dibenarkan. Mengapresiasi atau memberi penghargaan kepada pendukung yang berkontribusi dalam proses pemenangan (misalnya, memberikan mereka peluang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berdasarkan kompetensi) dapat diterima jika dilakukan secara transparan dan berdasarkan kemampuan, bukan semata-mata loyalitas politik. ” Transparansi dan akuntabilitas adalah batasannya,”kata Nandang.

Bahaya yang mungkin timbul jika batasan ini dilanggar kata Nandang misalnya, balas budi dilakukan dengan cara memberikan jabatan atau proyek kepada orang yang tidak kompeten, hanya karena mereka pendukung, Ini akan melahirkan nepotisme, kolusi, dan mengabaikan prinsip meritokrasi yang menandaskan dasar utama pengisian jabatan atau pengambilan keputusan adalah kompetensi dan profesionalisme.

Jargon visi misi Bupati terpilih hasil Pilkada Majalengka 2024, yakni Majalengka Langkung Sae, tentu menyuratkan spirit perbaikan diseluruh sektor pembangunan yang cukup kencang. Di sisi lain, jargon tersebut menyiratkan sejumlah agenda implementasinya yang sulit bisa djalankan secara gasspoll.

Pertama, “nafas ecogreen” yang termuat dalam misi nomor 3 – 5 membutuhkan ruang operasional dan implementasi yang didasarkan pada “energi terbarukan” dari jajaran birokrasi dan perangkat daerah. Terlebih saat jargon Majalengka Langkung Sae telah terdokumentasikan dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kedua, meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan berbasis desa serta tata ruang bekelanjutan menyiratkan keinginan menempatkan desa sebagai starting poit sekaligus orientasi agenda pembangunan yang hendak digulirkan.

Tentu saja siratan ini akan berbanding lurus dengan keharusan pembukaan pintu partisipatif yang lebih besar bagi masyarakat untuk memasuki perbincangan penyusunan rencana tata ruang –bahkan penetapan zona hijau untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pasalnya, istilah tata ruang berkelanjutan berada pada bingkai pengelolaan lingkungan berkelanjutan. 

Lantas, ketiga, bagaimana mendongkrak kualitas sumberdaya pedesaan untuk sampai ke gerbang menuju Majalengka Langkung Sae?Pengamatan atas dasar interaksi Majalengka Transparansi (MATA) dengan perangkat pemerintah desa belum ada intervensi yang serius dalam mendorong percepatan penguatan Pemerintah Desa oleh  Pemerintah Kabupaten.

Sejatinya, dukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di desa adalah jembatan menuju pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Hal dasar yang jadi instrumen dari jembatan tersebut adalah pengelolaan program, anggaran, dan pelaporan.

Di sisi lain, tampaknya Pemerintah Kabupaten perlu mendesain kebijakan terkait pemberian tambahan kesejahteraan bagi perangkat desa. Menurut sebuah studi, terdapat korelasi antara kesejahteraan dan kinerja.

Pertama, dengan tambahan kesejahteraan, perangkat desa akan lebih termotivasi untuk bekerja keras, karena merasa dihargai dan didukung secara finansial. Kedua, kesejahteraan yang cukup memungkinkan perangkat desa lebih fokus pada tugas mereka, tanpa terganggu oleh masalah keuangan pribadi. “Dan terakhir, peningkatan kesejahteraan dapat meningkatkan loyalitas terhadap pemerintah dan komitmen pada tugas,”ujar Nandang. (CM-01)