Usut Tuntas Bocornya Dokumen Rahasia Usulan Rotasi

MAJALENGKA – Usut tuntas bocornya dokumen rahasia usulan rotasi. Bocornya dokumen bersifat rahasia tentang usulan mutasi rotasi ke publik mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diminta untuk mengusut dugaan bocornya dokumen bersifat rahasia yang tak hanya sekali terjadi dalam kurun waktu berdekatan.

Ketua Aliansi Gerakan Majalengka (APERMA) Idrus sangat menyesalkan bocornya draf dokumen rotasi mutasi dan promosi pemerintah Kabupaten Majalengka itu. Menurut Idrus terjadinya kebocoran dokumen tersebut menandakan adanya kelengahan dari BKPSDM. Seharusnya kata Idrus hal itu tidak terjadi. Sehingga bocornya dokumen yang bersifat rahasia itu tidak boleh didiamkan, apalagi kebocoran tidak hanya sekali.

“Sangat kami sayangkan terjadinya kebocoran dokumen yang sifatnya masih rahasia tersebut,hal itu tidak boleh dibiarkan. Karena kejadian ini merupakan preseden buruk bagi Pemkab Majalengka, harus ada tindakan nyata untuk mengusut terjadinya kebocoran dokumen permohonan rotasi mutasi,”ujarnya, Selasa (6/8/2024).

Terpisah, H.Sutrisno mengatakan, semua pihak harusnya dapat memahami dan melaksanakan aturan. Mantan Bupati Majalengka dua periode ini mempertanyakan kondisi pemerintahan, sehingga hal-hal yang belum menjadi keputusan sudah menyebar kemana-mana. “Bagaimana kondisi pemerintahan daerahnya. Hak itu akan menimbulkan ketidakkondusifan, kenapa yang ini diangkat kenapa yang itu ko tidak dirotasi,”ujarnya.

Diketahui setelah dokumen surat teguran dari BKN kepada salah satu ASN bocor. Kejadian terulang kembali dengan tersebarnya SK Pj Bupati Majalengka kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Surat tentang permohonan pertimbangan tehnis kepegawaian terkait rencana rotasi karena adanya kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Majalengka itu bocor. Padahal Pemkab Majalengka belum melakukan proses rotasi mutasi, namun dokumennya sudah beredar melalui WhatsApp.

Bocornya surat berisi nama 120 ASN yang akan dirotasi memunculkan kegaduhan di publik, berbagai persepsi bermunculan,ada diantaranya mengaitkan kebocoran tersebut dengan Pilkada yang akan dilaksanakan pada November 2024. (CM-01)