Lima Fraksi DPRD Usulkan Interpelasi Bupati Majalengka
MAJALENGKA – Lima fraksi DPRD usulkan interpelasi. Sejumlah fraksi di DPRD Majalengka mengusulkan interpelasi kepada Bupati Karna Sobahi. Fraksi-fraksi yang mengusulkan interpelasi pada bupati yakni Fraksi Gerindra, PKS,PKB,Karya Demokrat dan PAN. Permintaan interpelasi kepada Bupati Karna Sobahi bahkan telah disampaikan secara tertulis,formal.
Informasi yang diperoleh, permintaan interpelasi oleh fraksi-fraksi di DPRD tersebut terkait cawe-cawe bupati di Pemilu. Serta adanya desakan masyarakat terkait program Padat Karya Tunai (PKT). Pasalnya program PKT dalam pelaksanaan telah dijadikan alat kepentingan lain oleh bupati yang juga ketua partai politik peserta Pemilu.
Wakil Ketua DPRD Majalengka, H.Asep Eka Mulyana saat dikonfirmasi membenarkan adanya sejumlah fraksi yang meminta interpelasi. “Betul, ada beberapa fraksi yang secara tertulis telah menyampaikan permintaan untuk menggunakan hak interpelasi,”ucapnya, Rabu (29/11/2023).
Asep Eka Mulyana menjelaskan, permintaan fraksi-fraksi tersebut telah dibahas pada Selasa, 28 November 2023. Pembahasan dilakukan setelah selesainya audensi antara DPRD dengan Forum Majalengka Peduli Pemilu (FMPP). Dan kesempatan itu para Ketua Fraksi yang meminta interpelasi juga hadir.
Sejumlah pernyataan dan tuntutan yang disampaikan FMPP, salah satunya mendesak DPRD melakukan interpelasi atas kegaduhan yang terjadi akibat acara bupati yang sambutannya mengajak dan meminta memenangkan caleg capres tertentu.”Dari beberapa pernyataan dan tuntutan FMPP selaras dengan sikap fraksi-fraksi DPRD,”katanya.
Usulan Interpelasi Akan Diparipurnakan
Usulan interpelasi kata Asep Eka segera ditindaklanjuti ,dengan menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Asep menambahkan, usulan telah dibahas oleh pimpinan dan ketua fraksi. ” Hasil pembahasan, jumat besok akan dilakukan rapat paripurna, guna membahas usulan interpelasi usulan dari sebagian besar fraksi,”kata Ketua DPD Partai Golkar ini.
IKLAN
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra Edi Karsidi mengatakan,bahwa dalam pelaksanaanya program PKT terindikasi dijadikan alat pemenangan oleh bupati. Secara kasat mata kata Edi Karsidi, hal itu terlihat di daerah (desa). Bahkan ungkapnya,pembagian tugas pemenangan yang melibatkan ASN,maupun kepala desa sudah sangat jelas.
Senada disampaikan Ketua Fraksi Karya Demokrat, M Suparman. Ia mengungkapkan bahwa, program pemerintah yang telah dijadikan alat pemenangan partai ternyata tak hanya program PKT.
Hal yang sama juga terjadi pada program-program pemerintah lainnya, khususnya yang berbentuk bantuan sosial (Bansos). Dengan fakta lapangan pelaksanaan PKT, Fraksi Gerindra dan beberapa partai lainnya,PKB,PKS,PAN dan Karya Demokrat sepakat mengusulkan melakukan interpelasi. (CM-01)
