Bupati Karna Sobahi Diambang Interpelasi

MAJALENGKA – Bupati Karna Sobahi diambang interpelasi. Menjelang berakhirnya masa jabatanya,Bupati Majalengka dibayangi interpelasi oleh DPRD. Rencana interpelasi mengemuka akibat cawe-cawe bupati di Pemilu. Hal itu seperti terungkap dalam audensi antara DPRD dengan Forum Majalengka Peduli Pemilu (FMPP) Selasa, 28 November 2023.

Dalam audensi antara FMPP dan DPRD, terungkap bahwa cawe-cawe Bupati Karna di Pemilu tak hanya dilakukan pada acara silaturahmi antar OPD. Yang rekaman suara bupati berisi ajakan serta perintah memenangkan caleg dan capres tertentu beredar luas di masyarakat.

Cawe-cawe bupati di Pemilu dalam audensi yang dipimpin Ketua DPRD H.Edy Anas Djunaedi, disinyalir juga terjadi dalam program padat karya tunai (PKT). Seperti disampaikan oleh perwakilan FMPP maupun ketua fraksi di DPRD Majalengka yang hadir pada audensi tersebut.

Dari pantauan, Ketua Fraksi yang hadir dalam audensi tersebut yakni, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Edi Karsidi, Ketua Fraksi PKB, Suheri. Kemudian Ketua Fraksi Karya Demokrat, M.Suparman,sedangkan Fraksi PKS diwakili Sekretaris fraksi,Ika Purnama Alam. Sedangkan unsur pimpinan, selaku Ketua DPRD hadir juga Wakil Ketua H.Asep Eka Mulyana dan Wakil Ketua Dora Dharojatin.

Ketua Fraksi Gerindra Edi Karsidi dalam kesempatan tersebut menyatakan sependapat dengan pernyataan sikap FMPP, bahwasanya program PKT terindikasi telah dijadikan kepentingan lain oleh bupati.

Secara kasat mata kata Edi Karsidi, di desa-desa bahkan telah terjadi pembagian tugas yang sangat jelas, termasuk pada ASN, maupun kepala desa. “ Fraksi Gerindra, Karya Demokrat, PKS dan PKB telah bersurat meminta keterangan pada bupati melalui interpelasi,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Demokrat, M Suparman mengungkapkan, bahwa tak hanya program PKT. Program program pemerintah lainnya, khususnya program bantuan sosial (Bansos) telah dijadikan alat kepentingan Pemilu. “Di desa-desa bahkan ada ancaman pada penerima bansos akan dicabut bila tidak mengikuti yang diarahkan,”ungkapnya.

Fasilitas Negara Untuk Pemenangan Pemilu

Perwakilan FMPP Surya Darma mengatakan, boleh saja bupati melakukan upaya-upaya politik. Tetapi yang kemudian menjadi persolan upaya itu dilakukan dengan menggunakan anggaran dan fasilitas negara yang dikemas dengan program PKT.

Program dengan anggaran sekitar Rp 69 miliar dalam pelaksanaanya telah ditumpangi oleh kepentingan bupati sebagai ketua partai politik. Program PKT diindikasi menjadi upaya untuk memenangkan capres maupun caleg dari partainya.

“ Janganlah memakai anggaran dan fasilitas negara. Jangan pula melibatkan ASN yang sudah menandatangai pakta integeritas,”kata Surya Darma.

Usai audensi Wakil Ketua DPRD, Asep Eka Mulyana mengatakan ada sejumlah pernyataan dan tuntutan yang disampaikan FMPP. Salah satunya mendesak DPRD melakukan interpelasi atas kegaduhan yang terjadi akibat acara bupati yang sambutannya mengajak dan meminta memenangkan caleg capres tertentu.”Dari beberapa pernyataan dan tuntutan FMPP selaras dengan sikap fraksi-fraksi yang ada di DPRD,”katanya. Asep menambahkan, DPRD akan segera menindaklanjuti hasil audensi,menyesuaikan dengan regulasi yang ada untuk dilakukan intepelasi. (CM-01)