Program Padat Karya Tunai Disusupi “Agenda Politik”
MAJALENGKA – Program Padat Karya Tunai (PKT) disusupi agenda politik. Pelaksanaan program PKT Kabupaten Majalengka diduga telah disusupi oleh kepentingan politik. Program menjelang berakhirnya masa jabatan bupati Majalengka H.Karna Sobahi inipun mendapat sorotan dari masyarakat.
Informasi yang dihimpun,pelaksanaan program padat karya tunai di berbagai daerah telah ditunggangi agenda politik partai politik tertentu. Program dengan alokasi anggaran yang totalnya mencapai Rp 69 miliar telah dimanfaatkan untuk mensosialisasikan caleg-caleg dari partai politik tertentu. Program yang normatifnya bertujuan menciptakan lapangan kerja itupun tercederai.
Apresiasi yang mestinya diperoleh pemerintah dalam program yang menyasar seluruh desa dan kelurahan itu malah menuai kritik. Kritik terhadap realisasi program disampaikan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media sosial. Banyak yang melontarkan kritik keras di media sosial. Seperti yang ditulis pemilik akun “U Sarifudin” di medsos FB-nya. Dalam statusnya dia secara gamblang mengungkapkan, program yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 itu telah dijadikan “ajang jualan calon anggota legislatif”.
Yang membuat masyarakat mengelus dada, “kampanye” itu bukan dilakukan oleh warga biasa. Warga tak berpendidikan, ataupun tak paham peraturan. Kampanye justru dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka. Muncul pertanyaan di masyarakat, apakah ini bagian dari “orkestra birokrasi” Kota Angin menjelang Pemilu,Pilres dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Sikap oknum birokrat yang menjadikan program PKT mementum “dagang caleg” itu pun “melecehkan” arahan Bupati H.Karna Sobahi. Sebagai Pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Majalengka. dalam banyak kesempatan meminta ASN untuk bersikap netral.
Bupati Karna Sobahi sering mengingatkan ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis. Apalagi menjelang Pemilu 2024. Ia pun acapkali meminta ASN untuk bekerja secara professional dan bersikap netral sebagai abdi negara. Tetap focus pada kualitas kerja. Serta menjalankan peran serta dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, apalagi jelang Pemilu.
IKLAN
“ASN juga harus menjaga kekuatan, keharmonisan, keutuhan dan menjaga netralitas,” kata Bupati Karna Sobahi, pada penyerahan SK kenaikan pangkat, Senin Oktober 2023. (CM-01)
