Bahlil “Pasang Badan”, Soal Usulan Jabatan Presiden Tiga Periode

JAKARTA – Bahlil Lahadalia “pasang badan” soal usulan jabatan presiden tiga periode. Menteri Investasi Menteri Bahlil Lahadalia mengungkapkan, bahwa isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode merupakan kesalahan dirinya. Bukan kesalahan pihak lain atau seseorang.

Ketua Dewan Pembina Relawan Penerus Negeri itu menyampaikan hal tersebut merespons berhembusnya kembali usulan jabatan presiden tiga periode, serta penundaan pemilu. Bahlil menegaskan hal itu dalam satu acara di Jakarta, Sabtu (28/10/2023). Isu itu berhembus lagi setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Menteri Bahlil menyebut, usulannya itu muncul setelah melihat hasil survei Indikator Politik Indonesia. “Saya benar-benar tidak diperintahkan oleh siapapun. Ide itu muncul menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi,” kata Bahlil.

Menurut Menteri Investasi ini dirinya tidak pernah meminta agar usulan penundaan pemilu itu dikabulkan. Bahlil mengaku heran kabar itu kembali mengemuka. “Kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa,”tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan tentang adanya usulan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Kata Hasto usulan itu datang dari sosok yang disebutnya “Pak Lurah”.

Hasto bahkan menyatakan siap mempertanggung jawabkan yang dia katakan kepada Tuhan. Tentang kebenaran kabar mengenai usulan perpanjangan masa jabatan presiden saat itu.

Hasto juga menyinggung nama salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data. Big data soal keinginan masyarakat agar jabatan presiden diperpanjang.

Bahkan ungkap Hasto, menteri tersebut juga mengklaim beberapa menteri dan ketua umum partai politik juga mendukung perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Para ketua umum partai politik kata Hasto juga menyampaikan usulan tersebut kepada Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati menolak karena melanggar konstitusi

Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu dalam acara di televisi juga membeberkan perseteruan partainya dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Adian Napitupulu persoalan bermula ketika ada permintaan jabatan presiden tiga periode. Permintaan itu ditolak oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. (CM)