Mendagri Sebut Tenaga Honorer Pemda Banyak Diisi Timses

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebut tenaga honorer Pemda diisi tim sukses (Timses). Selain timses, rata-rata tenaga honorer bidang administrasi di daerah diisi keluarga Kepala Daerah dan pejabat setempat.

Hal itu diungkapkan Tito dalam Rapat Koordinasi Penguatan APIP Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu 13 September 2023. Mendagri mengatakan, tenaga honorer terus menumpuk karena kepala daerah yang baru terpilih membawa anggota timsesnya menjadi tenaga honorer. Dan kebanyakan honorer baru ini tak memiliki keahlian khusus.

Jumlah tenaga honorer terus menumpuk karena Kepala Daerah yang baru terpilih di Pilkada membawa lagi anggota timsesnya menjadi tenaga honorer. Menumpuknya tenaga honorer ini kata Tito berdampak pada anggaran belanja daerah. Anggaran daerah banyak tersedot untuk gaji pegawai ketimbang belanja operasional atau modal di daerah.

“Terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus. Ini membuat belanja pegawai di daerah yang bergantung dari dana transfer pusat tersedot kesitu anggarannya,”kata Tito, dikutip dari website Kemendagri, Jumat 15 September 2023.

Setelah itu lanjutnya membuat program kegiatan kegiatannya operasionalnya untuk pegawai lagi yang juga banyak. “Yang Belanja Modal yang betul-betul menyentuh untuk rakyat , membangun jalan,mungkin cuma 15-20 Persen. Jadi tidak ada kemajuan apa-apa,”ujar Tito.

Untuk Itu Mendagri mendorong Pemda agar lebih bijaksana dalam menggunakan anggaran. Terutama digunakan dalam hal penguatan pelayanan dasar hingga infrastruktur. Sedangkan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah diharapkan bisa meningkatkan investasi. Sehingga PAD nya bisa lebih baik.

“Kuncinya bagaimana caranya memperkecil belanja pegawai. Melakukan efisiensi belanja-belanja yang tidak perlu. Pindahkan pada kegiatan langsung pada masyarakat, pendidikan,kesehatan, infrastruktur,dan lain-lain,”tandasnya.

Mendagri Minta Kepala Daerah Perkuat APIP

Disisi lain, Mendagri mengimbau Kepala Daerah untuk memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa. Baik pada tingkat pusat ataupun daerah. “APIP merupakan filter pertama untuk mencegah terjadinya masalah hukum yang merugikan Negara.

Kepala Daerah yang cerdas adalah yang mampu memperkuat APIP-Nya. Karena APIP adalah bemper Kepala Daerah. “Kepala Daerah tidak akan mempu mengatasi dan mengendalikan semua jajarannya. Apalagi setingkat provinsi,kabupaten atau kota besar. Tolong teman-teman Kepala Daerah pahami betul,”imbaunya.

Mendagri menegaskakan,bahwa pengawasan internal lebih biak dan efektif daripada pengawasan eksternal. Maka ketika ada Kepala Daerah tidak bisa memanfaatkan APIP termasuk golongan yang merugi. “Karena hal ini tak hanya untuk kepntingan kepemimpinan dan organisasi. Kepercayaan publik juga akan sangat dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan internal organisasi,”tegasnya. (Red)